wertfootup — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan perhatian serius terhadap kasus tragis seorang siswa yang meninggal dunia diduga akibat ketidakmampuan membeli perlengkapan sekolah. Ia menegaskan, insiden semacam ini seharusnya tidak terjadi jika pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pangan, telah terjamin dengan baik.
Pembangunan HAM Lebih dari Sekadar Hak Sipil
Dalam paparannya mengenai isu-isu aktual, Pigai menjelaskan bahwa pembangunan HAM secara nasional memiliki cakupan yang luas. Fokusnya tidak hanya pada hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menyebutkan sejumlah contoh konkret, seperti program makan bergizi gratis yang telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, renovasi ribuan sekolah, penciptaan jutaan lapangan kerja, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan bagian integral dari upaya negara dalam memenuhi hak ekosob warganya.
Masalah Serius di Tingkat Pelaksanaan
Meski berbagai program telah dijalankan, Pigai menilai kasus siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut mengindikasikan masih adanya masalah serius di lapangan. Menurut analisisnya, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran yang signifikan ke daerah-daerah. Oleh karena itu, persoalan seringkali muncul pada tahap implementasi atau pelaksanaan di tingkat lokal.
Merespons kasus ini, Pigai mengaku telah mengambil sejumlah langkah cepat. Tim dari kementeriannya telah diturunkan untuk melakukan verifikasi dan menerima laporan langsung dari jajaran di daerah. Ia juga telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTT untuk memastikan penanganan yang tepat.
Langkah Koordinasi dan Tindak Lanjut
“Saya sudah turunkan tim, sudah ada laporan, dan sudah koordinasi dengan gubernur. Gubernur besok turun langsung ke lapangan,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta.
Lebih lanjut, Menteri HAM juga telah meminta Gubernur NTT untuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut. Surat edaran ini dimaksudkan untuk mendorong langkah-langkah konkret dan terukur dalam menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem yang menjadi akar masalah.
Koordinasi juga diperkuat di tingkat pemerintah pusat. Pigai menyebut bahwa Menteri Sekretaris Negara bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan telah bergerak secara bersama-sama untuk menangani persoalan ini secara komprehensif.
“Semua sudah dikoordinasikan, ini jadi perhatian bersama,” tegasnya, menekankan bahwa kasus ini menjadi momentum evaluasi bersama untuk memastikan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak bangsa.
