KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Rp201 Miliar di Kemenaker
KPK mengungkap dugaan pemerasan terkait sertifikat K3 mencapai Rp201 miliar, sementara tersangka mengapresiasi penjaga rutan….
KPK mengungkap dugaan pemerasan terkait sertifikat K3 mencapai Rp201 miliar, sementara tersangka mengapresiasi penjaga rutan….
KPK menyatakan tidak ada masalah hukum jika Meikarta dijadikan lokasi rusun subsidi, karena asetnya tidak disita dalam kasus suap perizinan….
Pemerintah mulai menyiapkan RUU untuk menangkal informasi menyesatkan dan propaganda asing yang mengancam kepentingan nasional….
Simak daftar lengkap 67 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa….
Seorang anggota Polresta Deli Serdang diamankan karena diduga mencuri sepeda motor sesama personel. Motifnya diduga karena faktor ekonomi….
Seorang investor melaporkan dugaan penipuan grup sinyal trading kripto ke Polda Metro Jaya setelah menderita kerugian miliaran rupiah….
Putusan MK klaim Pasal 28 UU Polri hanya larang politik praktis, bukan tugas sipil lain yang selaras dengan tugas pokok Polri….
Wamenkum HAM jelaskan alasan logis di balik aturan penangkapan, penetapan, dan penahanan tanpa izin pengadilan dalam KUHAP baru….
YLBHI soroti Pasal 22 KUHAP yang dinilai berpotensi membuka ruang pemeriksaan warga tanpa kejelasan status hukum dan mekanisme saksi mahkota….
Sekjen Propindo mendukung pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2026, menandai era baru hukum pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan….