Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hunian baru bagi warga yang bermukim di sepanjang bantaran rel kereta api. Komitmen ini disampaikan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan permukiman.
Dukungan Penuh dari Pemprov DKI Jakarta
Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah penanganan permukiman warga yang berada di area rawan di sepanjang jalur kereta api. Ia mengakui bahwa persoalan hunian di bantaran rel hingga di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) telah lama menjadi tantangan tata kota di Jakarta.
Langkah Relokasi yang Telah Dimulai
Sebelum rencana presiden ini digulirkan, Pemprov DKI disebutkan telah memulai inisiatif serupa sejak awal tahun 2026. Warga yang menempati lahan TPU secara bertahap direlokasi ke rumah susun (rusun) yang telah disediakan. Menurut Pramono, langkah relokasi ini membawa dampak ganda yang positif.
Dampak Positif Relokasi
Selain untuk menata kawasan menjadi lebih tertib, relokasi bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga ibu kota. Pemindahan ke hunian yang lebih layak dan sehat sekaligus mengembalikan fungsi lahan publik, seperti TPU, sesuai dengan peruntukannya semula.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Rencana pembangunan hunian baru ini berawal dari kunjungan kerja atau blusukan Presiden Prabowo Subianto ke bantaran rel kereta api di kawasan Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Usai mendengar langsung keluhan dan kondisi warga, Presiden memberikan instruksi khusus.
Instruksi tersebut mencakup perlunya dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap permukiman di bantaran rel. Pendataan akan dimulai dari kawasan Stasiun Pasar Senen dan kemudian diperluas ke seluruh jalur kereta api di bawah pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki kondisi serupa. Data ini akan menjadi dasar perencanaan penataan yang terarah dan berkelanjutan.
Presiden juga menekankan pentingnya menyiapkan solusi hunian yang terstruktur. Penyelesaian masalah ini memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik untuk solusi jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang yang komprehensif.
